nusantarakini.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun berharap Pemerintah Kota (Pemkot) dan masyarakat berkolaborasi untuk mengembangkan sektor pertanian.
“Tantangan terbesar sektor pertanian datang dari perusahaan tambang yang nyaris mengepung seluruh penjuru kota Samarinda,” singkat AH, sapaannya.
Ia menyebut sebagian besar lahan di Samarinda dimiliki oleh perusahaan pertambangan, PT Lanna Harita Indonesia, PT Insani Bara Perkasa, PT Nuansacipta Coal Investment dan beberapa perusahaan lainnya.
Selain itu, lanjut AH, banyak Perusahaan yang telah melakukan ekstraksi batubara selama puluhan tahun di kota Samarinda. “Saya pun akan mengajak berbagai perusahan tambang untuk mempertimbangkan dan menyumbangkan tanah hak pakai yang mereka kelola kepada masyarakat,” katanya.
“Terutama untuk kepentingan pertanian, dan pemerintah akan turut serta dalam upaya mengubah tanah tersebut menjadi lahan sawah,” sambungnya.
Kaitannya dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Andi Harun menjelaskan, bahwa ia hanya akan meminta lahan perusahaan tambang untuk persawahan yang sesuai dengan RTRW terbaru.
Karena itu, diperlukan langkah dan upaya pertemuan dan dialog, mengacu regulasi yang berlaku di Kota Tepian.
“Saya merasa perlu untuk mengajak perusahaan ini berdiskusi. Jika mereka tidak bersedia, saya akan melaporkan hal ini kepada masyarakat. Saya telah berusaha mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” tegasnya.
Beberapa perusahaan pertambangan juga disoroti karena tindakan yang dianggap tidak sesuai, seperti perubahan izin HGU (Hak Guna Usaha) menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), meskipun tanah tersebut awalnya diperuntukkan sebagai lahan pertambangan.
Orang nomor satu di kota Tepian ini berharap agar konteks tersebut dapat menggambarkan tujuan jangka panjang terhadap meningkatkan produksi padi di wilayah Samarinda, guna mengurangi ketergantungan bahan pangan dari daerah lain. (Ihsan/nusantarakini.id)
