nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diproyeksikan kembali mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk melanjutkan program subsidi iuran BPJS Kesehatan Kelas III mandiri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan besaran anggaran yang disiapkan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, alokasi dana masih berada di kisaran angka yang sama dengan APBD tahun berjalan.
“Untuk subsidi BPJS Kesehatan Kelas III mandiri kurang lebih masih di kisaran seratusan miliar rupiah. Perubahannya tidak terlalu jauh dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Gasali saat diwawancarai, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan anggaran memang tetap ada setiap tahun, namun hanya berupa penyesuaian yang relatif kecil sesuai kebutuhan dan jumlah peserta yang ditanggung pemerintah.
Meski demikian, Gasali menilai evaluasi terhadap program tersebut tetap menjadi hal yang penting. Terutama untuk memastikan bantuan iuran BPJS benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kita berharap dilakukan evaluasi agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima subsidi, sementara yang membutuhkan justru belum terakomodasi,” tegasnya.
Menurut Gasali, program BPJS Kesehatan Kelas III gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta mandiri yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran.
Karena itu, ia mendorong Dinas Kesehatan bersama instansi terkait terus memperbarui data penerima manfaat agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan harus terus diperbaiki. Sekarang pemerintah juga sudah mulai mengintegrasikan data secara nasional dan digital. Dengan sistem itu nanti akan lebih mudah terlihat siapa yang memang layak menerima bantuan dan siapa yang sudah tidak memenuhi kriteria,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu berharap penyempurnaan basis data dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus memastikan seluruh masyarakat yang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Yang paling penting adalah program ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Itu yang terus kita dorong agar menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (W/ADV/SR)