nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 di Gran Senyiur Hotel, Senin (6/7/2026).
Dalam pemandangannyai, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan sejumlah catatan kritis, evaluasi tata kelola keuangan, serta sorotan tajam mengenai pelayanan publik dan infrastruktur strategis daerah.
Pandangan umum tersebut dibacakan dan disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan sekaligus juru bicara Fraksi Gerindra, H. Danang Eko Susanto.
Mengawali pemaparannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa capaian administrasi ini harus berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
“Bagi Fraksi Gerindra, opini WTP bukanlah garis akhir. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika pengelolaan keuangan daerah yang baik mampu diwujudkan dalam pelayanan publik yang semakin cepat, pembangunan yang semakin merata, kemudahan berusaha yang semakin dirasakan masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan seluruh warga Kota Balikpapan,” tegas Danang.
Sebagai kota jasa, perdagangan, sekaligus beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi Gerindra mengkritisi masih adanya hambatan dalam ekosistem perizinan yang memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Secara khusus, biaya jasa konsultan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dinilai masih terlampau tinggi.
Selain masalah perizinan, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi sistem perizinan berbasis digital pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penataan parkir.
Kawasan pusat kuliner seperti Melawai dan Balikpapan Baru disebut memiliki potensi penerimaan parkir yang sangat besar namun belum terkelola dengan maksimal karena kebocoran dan kurangnya pengawasan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di lokasi baru yang dinilai masih menghadapi kendala teknis dan dinamika sosial di masyarakat.
Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi ulang skala prioritas tersebut dan mengalihkan fokus pada penguatan rumah sakit yang sudah beroperasi.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta kejelasan strategi Walikota terkait penyerapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menumpuk di akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat.
Isu pelayanan air bersih melalui Perumda Tirta Manuntung (PDAM) juga dituntut untuk segera dibenahi sebagai wujud kehadiran pemerintah bagi pelanggan yang telah menunaikan kewajibannya.
“Kritik yang disampaikan dalam forum ini bukanlah untuk mencari kekurangan Pemerintah Kota, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bersama agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus disempurnakan,” ujar Danang.
Fraksi Gerindra menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal arah pembangunan kota menuju tata kelola yang bersih, profesional, dan responsif.
“Fraksi Gerindra tetap berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Danang. (W/ADV/SR)