nusantarakini.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham, mendorong Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk segera memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman, yang hingga kini masih banyak belum tersentuh peningkatan.
Hal ini, ia sampaikan saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (24/7/2025).
“Jalan dari Tanjung Harapan ke Beloro itu sudah puluhan tahun tidak ada peningkatan. Padahal itu jalan utama ke kecamatan dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah yang setiap hari melintas,” ujar Idham.
Dia mengusulkan agar jalan tersebut minimal diuruk terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengecoran.
Hal ini dinilai akan sangat membantu warga, termasuk pelajar yang selama ini harus menempuh jalur rusak untuk bersekolah.
“Kalau jalan sudah dicor, anak-anak cukup pakai bensin 1 liter bisa pulang-pergi 2–3 hari,” tambahnya.
Selain itu, Idham juga menyoroti ruas jalan dari Teratak ke Benua Puhun dan Benua Puhun ke Muara Kaman.
Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses alternatif yang lebih dekat menuju Tenggarong dibandingkan jalur melalui Kota Bangun.
“Jika ruas ini dituntaskan, potensi pertumbuhan UMKM di desa-desa sekitar akan ikut terdorong,” harapnya.
Terkait koordinasi, Idham menyebut telah menyampaikan langsung usulan ini ke pihak Dinas PU saat RDP serta kepada Sekda Kukar saat kunjungan ke Jakarta.
Dia berharap, jalan-jalan prioritas di wilayahnya bisa dianggarkan melalui perencanaan DPU secara menyeluruh, bukan hanya melalui dana pokok pikiran (pokir).
“Kalau bisa dari PU kasih Rp20 miliar langsung, tuntas semua. Jangan hanya 50 meter atau 100 meter setiap tahun,” katanya.
Saat ini, sebagian jalan seperti dari Tanjung Harapan memang sudah ada yang dicor, meski hanya sebagian kecil. Begitu pula jalur di Muara Kaman yang sudah dicor sekitar 1 kilometer, namun masih membutuhkan sekitar 10 kilometer lagi.
Ia menambahkan, ke depan perlu ada kebijakan pemerataan anggaran per kecamatan.
“Harapan Ketua DPRD juga, setiap kecamatan minimal dapat Rp20 miliar. Biar pembangunan merata. Jangan ada yang cuma Rp3 miliar, sementara yang lain dapat puluhan,” tegasnya. (W/ADV/JS)