nusantarakini.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda untuk melakukan verifikasi data secara rutin terkait Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Dinsos PM Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Selasa (10/10/2023).
Ia menekankan pentingnya melakukan pendataan yang valid, sebab data harus mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan dan perlu diatasi secara masif dan diintensifkan oleh OPD atau instansi di Kota Samarinda.
Karena baginya tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki oleh pemerintah malah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya ketika di lapangan.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” ujarnya.
Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda 2023 ada sekitar 9.032 jiwa yang terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
Selanjutnya setelah dilakukan validasi pada Juni 2023 lalu, terdapat 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga miskin ekstrem di Kota Tepian.
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023),” jelasnya.
Sehingga Rusdi mendorong Dinsos PM Samarinda untuk melakukan validasi data secara baik meskipun bertahap, tujuannya adalah agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrem yang sebenarnya di Kota Tepian.
“Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” tukasnya. (W/Adv/I)