nusantarakini.id, BALIKPAPAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dilangsungkan di Gran Senyiur Hotel pada Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Puryadi, menyampaikan evaluasi mendalam mengenai kemandirian fiskal daerah.
Fraksi NasDem menyoroti postur anggaran Balikpapan yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi sebesar 69,50%, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 30,18%.
Dari target PAD sebesar Rp1,38 triliun lebih, realisasinya hanya menyentuh Rp1,24 triliun (90,52%), akibat tidak tercapainya target pada sektor pajak dan retribusi daerah.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan pada 24 Juni 2026 lalu menjabarkan realisasi belanja daerah sebesar Rp4,27 triliun lebih atau 89,90%. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA tahun 2025 adalah sebesar Rp479,23 miliar lebih. Jumlah tersebut diperoleh dari defisit antara pendapatan dan belanja yang berjumlah minus Rp135,50 miliar lebih dengan pembiayaan neto yang berjumlah Rp614,74 miiliar lebih,” urai Puryadi.
Fraksi NasDem menilai besarnya SiLPA ini menjadi indikasi bahwa anggaran tidak terserap sepenuhnya untuk program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik. Keluhan menahun terkait pelayanan Perumda Tirta Manuntung (PDAM) mulai dari distribusi air bersih yang sering macet, kualitas air keruh, hingga minimnya pipa induk menjadi tuntutan utama untuk segera dibenahi.
Selain air bersih, NasDem meminta evaluasi komprehensif atas proyek penanggulangan banjir DAS Ampal yang dinilai belum sesuai harapan warga.
Di bidang pendidikan, jaminan transparansi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penambahan gedung sekolah baru menjadi prioritas yang dituntut oleh fraksi.
Sengkarut antrean solar bersubsidi akibat salah sasaran distribusi serta dampak pemadaman listrik berkilir bagi UMKM juga diminta untuk segera dikoordinasikan solusinya.
Puryadi menekankan pentingnya sinergi yang kokoh antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi NasDem mengharapkan jalinan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengawal pembangunan Kota Balikpapan dalam upaya mewujudkan Balikpapan sebagai kota layak huni dan menghantarkan masyarakat Balikpapan menuju kehidupan yang sejahtera,” pungkasnya. (W/ADV/SR)