Penulis: Red

nusantarakini.id, Penajam – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menjadi perhatian serius DPRD, terutama karena dapat berdampak terhadap pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Anggota DPRD PPU, Syarifuddin HR, menyoroti belum terealisasinya dana kurang salur periode 2023-2024 sekitar Rp300 miliar yang dinilai turut memengaruhi kemampuan daerah menjalankan program pembangunan. Salah satu program yang menjadi perhatian Syarifuddin adalah Kartu Penajam Cerdas (KPC). Program tersebut dirancang untuk memberikan bantuan kepada siswa baru tahun ajaran 2026/2027 dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu. Namun, hingga kini program tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah daerah. Syarifuddin menilai kondisi tersebut tidak…

nusantarakini.id, Penajam – Kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf. Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap rumah sakit daerah dapat memunculkan keraguan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah sendiri. Menurut Andi, rumah sakit tidak hanya dituntut menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa pelayanan yang mereka terima berlangsung secara profesional, aman dan berada dalam pengawasan yang jelas. Ia menilai Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Daerah memiliki peran penting untuk menjaga kepercayaan tersebut. Keberadaan Dewas harus digunakan secara maksimal sebagai instrumen pengawasan agar setiap persoalan…

nusantarakini.id, Penajam – Ancaman berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin. Ia menilai pembangunan sistem irigasi yang memadai dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah semakin banyak lahan pertanian masyarakat beralih fungsi menjadi perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Jamaluddin, pilihan masyarakat untuk mengubah fungsi lahan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan keinginan petani. Ada faktor ekonomi dan kondisi infrastruktur yang turut memengaruhi keputusan tersebut. Ketika lahan pertanian tidak memperoleh dukungan pengairan yang baik, masyarakat tentu akan mencari pilihan usaha yang dianggap lebih menjanjikan dan mampu memberikan hasil…

nusantarakini.id, Penajam – Rencana pemekaran Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki tantangan tersendiri. Posisi Sepaku yang berada di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat proses pemekarannya tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah, tetapi juga bersinggungan dengan kepentingan strategis nasional. Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, mengatakan kondisi tersebut membuat pendekatan pemekaran Sepaku berbeda dengan wilayah Babulu. Meskipun keduanya sama-sama membutuhkan proses melalui pemerintah pusat, Sepaku memiliki aspek khusus yang berkaitan dengan keberadaan IKN. “Di Sepaku ini memang ada pendekatan yang berbeda karena wilayahnya berkaitan langsung dengan kawasan IKN,” kata dia. Menurutnya, proses pemekaran Sepaku…

nusantarakini.id, Penajam – Peraturan daerah yang mengatur penggunaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai membutuhkan pengawasan lebih serius. DPRD PPU menilai masih ada perusahaan yang belum menjalankan ketentuan mengenai proporsi tenaga kerja lokal sebagaimana yang telah diatur pemerintah daerah. Anggota Komisi I DPRD PPU, Rahman Wahid, mengatakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah PPU semestinya memahami dan mematuhi regulasi daerah. Menurutnya, aturan mengenai tenaga kerja lokal dibuat agar keberadaan perusahaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan mengupayakan sekitar 70 hingga 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat daerah. Ketentuan itu…

nusantarakini.id, Penajam – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyentil pola penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai boros dan tidak efisien. Ia menilai anggaran Rp1,6 triliun untuk tahun 2027 sebenarnya cukup jika dikelola dengan benar. Pernyataan itu disampaikan menyusul proyeksi APBD PPU 2027 yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Banyak OPD mengeluhkan anggaran tersebut terlalu kecil untuk menjalankan program kerja. Raup justru menilai sebaliknya. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kecilnya anggaran, melainkan pada banyaknya program pelengkap yang dipaksakan masuk dalam rencana kerja. Ia menyebut pada tahun-tahun sebelumnya, penyusunan anggaran di PPU terlalu banyak “bumbu” sehingga…

nusantarakini.id, Penajam –Perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) didorong untuk tidak hanya terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, tetapi juga ikut mengawasi pemanfaatan anggaran pembangunan di tingkat desa. Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran desa penting agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, terdapat porsi yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan dan pemberdayaan kaum perempuan. Karena itu, ia mengajak perempuan di desa agar lebih aktif menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa. “Diskusikan dengan kepala desa agar pengalokasiannya benar-benar menyentuh…

nusantarakini.id, Penajam – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, mengajak masyarakat tidak menjadikan keterbatasan lahan sebagai alasan untuk tidak mengembangkan kegiatan pertanian. Menurutnya, masyarakat tetap dapat memanfaatkan lahan pekarangan yang terbatas dengan menggunakan berbagai metode sederhana, termasuk menanam menggunakan pot dan polybag. “Tidak harus punya lahan yang luas. Pekarangan yang kecil juga bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan rumah tangga,” ujarnya. Ia mengatakan, pengembangan pertanian dari pekarangan rumah memiliki sejumlah manfaat. Selain membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan produktif, kegiatan tersebut juga dapat membantu menyediakan bahan pangan bagi keluarga. Komoditas yang ditanam pun dapat disesuaikan dengan…

nusantarakini.id, Penajam – Sekretaris Komsii I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Hariyono, meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan segera memahami teknis pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, masih adanya desa yang belum sepenuhnya memahami teknis musyawarah desa tidak perlu menjadi hambatan besar. Pemerintah desa dinilai dapat segera melakukan koordinasi dan mencari pemahaman bersama agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. “Memang ada beberapa yang belum selesai, mungkin secara teknis belum paham sepenuhnya, tapi itu tidak menjadi masalah. Saya berharap semua desa dan kelurahan cepat menangkap ini, karena luar biasa kepedulian pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi,” tuturnya. Ia menilai desa dan…

nusantarakini.id, Penajam – Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengatakan pemerintah daerah perlu mencari langkah konkret untuk memastikan kebutuhan tenaga medis dan dokter dapat terpenuhi di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan SDM kesehatan tidak hanya berkaitan dengan perekrutan tenaga baru, tetapi juga bagaimana pemerintah mempertahankan tenaga kesehatan yang telah bertugas di PPU. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah meningkatkan insentif bagi tenaga medis dan dokter. “Saya pikir, insentif ini yang perlu ditambah sehingga nanti betah untuk tinggal di PPU,” jelasnya. Thohiron mengatakan tenaga medis dan dokter…

nusantarakini.id, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran setelah muncul sejumlah persoalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishak Rahman, mengatakan evaluasi diperlukan agar persoalan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya. Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara volume pekerjaan fisik dengan nilai pembayaran. “Kondisi ini biasanya muncul karena ada kekurangan volume fisik, sehingga nilai yang dibayarkan lebih besar daripada kondisi riil di lapangan. Karena itu, pengawasan di tingkat OPD sejak tahap pelaksanaan…

nusantarakini.id, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah mempercepat penataan dan pemekaran sejumlah wilayah kecamatan sebagai respons terhadap perkembangan daerah dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana tersebut telah masuk dalam kajian ilmiah yang dilakukan Universitas Brawijaya dan Universitas Balikpapan. Berdasarkan rencana pemekaran, Kecamatan Penajam akan dibagi menjadi empat kecamatan. Sedangkan Kecamatan Babulu akan dimekarkan menjadi dua kecamatan. Untuk Kecamatan Waru, belum ada rencana pemekaran. Sementara Kecamatan Sepaku memiliki kondisi khusus karena masuk dalam kawasan IKN. Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Yusuf, mengatakan pemekaran menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Pemerintah dianggap perlu…