DPMPD Kaltim Hadiri Rakertek Pemberdayaan MHA se-Kaltim, Bahas Upaya Percepatan Pemberian Pengakuan dan Perlindungan

nusantarakini.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hadir dalam Agenda Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) se-Kaltim tahun 2023, yang dilaksanakan di Aston & Convention Center Samarinda, Selasa (21/11/2023).

Agenda tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Iwan Darmawan, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Adnan, Perkumpulan PADI, Ahmad SJA, dan Yayasan Bioma, Akhmad Wijaya.

Rapat Kerja Teknis (Rakertek) tersebut merupakan langkah percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di Kaltim.

“Rakertek bersama Kabupaten untuk membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan upaya dalam pemberian pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan MHA,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Anwar Sanusi melalui Kabid. Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Roslindawaty.

Hingga saat ini baru ada dua MHA yang diakui di Provinsi Kaltim, yakni MHA Muluy Desa Swan Selutung dan MHA Paring Sumpit Desa Muara Andeh.

Diharapkan melalui kegiatan ini semakin banyak MHA yang akan diakui. Paling tidak ditargetkan ada dua MHA setiap Kabupaten yang diakui, diberikan perlindungan, dan diberdayakan. Kendala yang dihadapi seperti belum adanya panitia pengakuan dan perlindungan MHA diharapkan bisa segera untuk ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, Rakertek Pemberdayaan MHA Kaltim tahun 2023 juga merupakan target capaian FCPF-CF, khususnya pada komponen 1 tata kelola hutan dan lahan melalui dukungan percepatan pengakuan MHA.

Selanjutnya, Rakertek akan melakukan Studi ke Lokasi MHA Ammatoa Kajang Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 22 – 25 November 2023. (W/Adv/I)