DPRD PPU Tegaskan Belum Ada Pembahasan Lanjutan soal TPP ASN
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abd Rahman Wahid. (Foto: Ist) nusantarakini.id, Penajam – Isu mengenai potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) mulai beredar di berbagai kalangan.
Namun hingga kini, DPRD PPU menegaskan bahwa informasi tersebut belum memiliki dasar yang jelas. Anggota Komisi I DPRD PPU, Abd Rahman Wahid, memastikan belum ada pembahasan resmi antara DPRD dan jajaran ASN terkait perubahan ataupun pengurangan TPP.
Dalam penjelasannya, Wahid menyebut bahwa isu yang berkembang belakangan ini lebih banyak bersumber dari obrolan di kalangan ASN dan media sosial. Padahal, menurutnya, keputusan terkait TPP merupakan kebijakan krusial yang harus melalui mekanisme pembahasan formal dan penyampaian resmi dari pemerintah daerah.
“Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pembahasan dengan teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahap lanjutnya sebenarnya belum ada,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen, pemberitahuan resmi, ataupun rapat koordinasi yang membahas adanya pengurangan, penyesuaian, atau peninjauan kembali nilai TPP ASN di PPU. Karena itu, seluruh rumor yang beredar dinilai belum bisa dijadikan rujukan.
“Jadi desas-desus soal pengurangan TPP dan sebagainya itu belum tervalidasi. Belum ada informasi lengkap yang bisa dipastikan,” lanjutnya.
Wahid menilai penting untuk memastikan ASN mendapatkan informasi yang valid, terutama karena TPP merupakan salah satu komponen penghasilan yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai. Menurutnya, ketidakjelasan informasi justru memicu keresahan dan spekulasi yang tidak perlu. (W/ADV/SR)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar