Ekti Imanuel: Bangun Sekolah Saja Tak Cukup, Siapkan SDM Lokal untuk Mengajar

nusantarakini.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti pendekatan pembangunan pendidikan di daerah pedalaman yang selama ini terlalu berfokus pada aspek fisik. Ia menegaskan, membangun gedung sekolah tanpa menyiapkan tenaga pendidik lokal justru memperpanjang masalah distribusi guru di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

“Pemerintah terlalu sibuk bangun sekolah, tapi lupa siapa yang akan mengajar di dalamnya. Padahal, esensi pendidikan itu ada pada manusianya, bukan bangunannya,” kata Ekti, Senin (16/6).

Baca Juga

1 tahun  lalu

DSBK XVI di Samarinda: Kaltim Siap Jadi Poros Diplomasi Budaya Serumpun

0 Redaktur

Ekti menilai, pendekatan pembangunan pendidikan harus bergeser dari proyek infrastruktur semata menjadi investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Ia mendorong agar pemerintah daerah aktif mencetak guru dari kalangan putra daerah yang lebih siap dan memiliki komitmen untuk menetap.

“Kita harus ubah cara pandang. Pendidikan di Mahakam Ulu dan Kutai Barat akan terus tertinggal kalau masih mengandalkan guru dari luar yang sering minta pindah. Mereka hanya sementara,” jelasnya.

Menurut Ekti, pemerintah daerah bisa berperan lebih jauh dengan memberikan beasiswa atau pelatihan khusus kepada lulusan SMA atau sarjana asal daerah terpencil, agar bisa kembali sebagai tenaga pengajar di kampung halamannya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Dorong Konektivitas Daerah Penyangga, DPRD Kaltim Soroti Lambannya Pembangunan Terminal Tipe B di Paser

0 Redaktur

“Kalau SDM lokal yang jadi guru, mereka punya ikatan emosional. Mereka tidak akan mudah meninggalkan daerah,” ujarnya.

Ia juga meminta instansi pendidikan agar tak hanya mengejar angka pembangunan fisik, tetapi juga menyusun peta jalan peningkatan kualitas dan keberlanjutan tenaga pendidik di kawasan 3T.

“Tanpa guru yang bisa bertahan lama, sekolah sebagus apapun akan jadi bangunan kosong,” tegasnya.

Ekti menutup pernyataannya dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan institusi pendidikan tinggi untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada pengembangan tenaga pendidik lokal secara berkelanjutan. (W/ADV/SR).