
Anggota DPRD PPU, Haryono, (Foto: Ist) nusantarakini.id, PPU – Upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seringkali disebut sebagai kunci keberhasilan berbagai program pembangunan. Namun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), komunikasi itu dinilai masih belum menyentuh substansi persoalan di tingkat akar rumput.

Anggota DPRD PPU, Haryono, menilai perlu adanya pembenahan serius dalam pola kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat agar kebijakan publik benar-benar menyasar kebutuhan riil warga.
“Sebenarnya peran dan kolaborasi antara pemerintah, khususnya OPD, terkait dengan masyarakat itu harus dibangun secara masif dan baik,” ujar Haryono saat ditemui seusai menerima laporan warga.
Menurutnya, relasi formal antara pemerintah daerah dan masyarakat memang selalu diklaim sudah berjalan, terutama melalui forum musyawarah atau serapan aspirasi di lapangan. Namun, dalam praktiknya, komunikasi itu kerap terputus di tengah jalan atau tidak terimplementasi secara akurat.

“Kalau komunikasi kita bilang terjalin, yah pasti terjalin. Cuma mungkin secara detail belum tepat sasaran,”tambahnya.
Haryono menilai, banyak program pemerintah yang pada akhirnya gagal atau tidak maksimal karena kurangnya pemahaman utuh atas situasi lapangan.
Ia mencontohkan beberapa bantuan atau program pembangunan yang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun jenis bantuan yang diberikan.
Ketimpangan ini, menurutnya, bukan semata soal teknis birokrasi, tapi juga lemahnya dialog yang terbuka dan intensif antara OPD dengan masyarakat. Ia mengajak agar aparatur di tingkat daerah tidak hanya bekerja berdasarkan data makro semata, melainkan juga membangun relasi langsung dan terukur dengan komunitas penerima manfaat. (W/ADV/S)

Tidak ada komentar