Mahyuddin Minta Penyusunan RTRW PPU Tak Asal Comot Peta Lama
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin. (Foto: Ist) nusantarakini.id, PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, kembali menyoroti lambannya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah yang kini menjadi mitra langsung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut dia, penyusunan RTRW tidak bisa dilakukan sekadar menyalin dokumen atau peta lama tanpa menyesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Makanya kita dorong terus supaya percepatan RTRW ini diselesaikan. Kita tanya, kenapa lama? Ternyata harus sinkron dulu dengan RTRW provinsi, dan RTRW nasional,” ujarnya.
Mahyuddin menegaskan bahwa keterlambatan tersebut justru membuat daerah tidak siap menyambut derasnya arus investasi dan pembangunan akibat kehadiran IKN. Ia menyebut, ini seharusnya menjadi momentum bagi PPU untuk berbenah, bukan justru tertinggal dalam penyesuaian tata ruang.
“Itu yang kita minta dipercepat. Jangan sampai sudah ada IKN di depan mata, daerah malah tidak siap. Ini momen,” katanya.
Selain kecepatan, Mahyuddin juga menggarisbawahi soal akurasi dalam penyusunan RTRW. Ia menilai, pemerintah daerah harus melakukan validasi data di lapangan, bukan sekadar mengandalkan peta atau dokumen lama yang bisa saja sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.
“Kita juga ingatkan, dalam penyusunan RTRW itu jangan asal comot dari peta-peta lama. Harus survei lapangan. Kadang-kadang di peta masih tertulis kawasan hutan, tapi di lapangan itu sudah jadi perumahan. Atau kawasan industri, tapi ternyata masuk kawasan lindung. Ini yang kita minta dicek ulang,” tegasnya.
Komisi I DPRD PPU, kata Mahyuddin, akan terus mengawal proses penyusunan RTRW agar benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi wilayah. Ia menekankan pentingnya ketelitian agar pembangunan yang direncanakan tidak malah menimbulkan persoalan hukum atau konflik sosial di kemudian hari. (W/ADV/S)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar