Sinergi Legislatif: DPRD Mahulu dan DPRD Kaltim Bahas Tata Kelola Dana Operasional

nusantarakini.id, SAMARINDA – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini menjadi forum penting bagi kedua lembaga legislatif dalam memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi terkait tata kelola Dana Operasional Pimpinan (DOP).

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, didampingi Wakil Ketua Norlili Bulan dan Anggota DPRD Desideriu Dukung Lasah, rombongan disambut oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama sejumlah pejabat struktural dan fungsional.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Yusuf Mustafa Dukung Rencana Pembangunan Bosem Balikpapan, Dorong Penanganan Banjir Secara Terpadu

0 Redaktur

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, membahas secara teknis dan substantif mekanisme pengelolaan, akuntabilitas, dan efisiensi DOP sebagai bagian penting dari dukungan kelembagaan terhadap kinerja pimpinan dewan.

Hardiyanto menegaskan bahwa prinsip transparansi dan efisiensi menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana operasional di DPRD Kaltim. Praktik baik ini diharapkan dapat menjadi referensi positif bagi DPRD kabupaten/kota, khususnya Mahakam Ulu yang merupakan wilayah muda dan sedang membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat.

“Sinergi seperti ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola lembaga publik benar-benar mendukung pelayanan, akuntabilitas, dan efektivitas kerja pimpinan dan anggota DPRD,” ujarnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Minat Baca Masyarakat

0 View Redaktur

Kunjungan ini juga mencerminkan semangat kolaboratif antar-lembaga legislatif lintas daerah di Kalimantan Timur. Sebagai wilayah yang sama-sama menghadapi tantangan geografis dan dinamika pembangunan, koordinasi seperti ini dipandang strategis untuk menyamakan visi kebijakan, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan representasi publik.

DPRD Kaltim menyambut baik upaya konsultasi tersebut dan mendorong agar praktik berbasis keterbukaan dan efisiensi terus dikembangkan sebagai standar pelayanan lembaga legislatif modern. (W/ADV/SR).