Ekti Kritik Pemkab, Perbaikan Jalan Barong Tongkok-Mentiwan Masih Gunakan Sistem Tambal Sulam

nusantarakini.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel mengkritik pemerintah kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih menggunakan sistem tambal sulam pada saat melaksanakan perbaikan jalan, khususnya jalur Barong Tongkok-Mentiwan.

Dirinya beranggapan dengan melakukan metode seperti itu dapat merusak kualitas infrastruktur jalan. Pasalnya, pola tersebut bersifat parsial tanpa solusi jangka panjang hanya akan menghasilkan jalan yang cepat rusak kembali.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Firnadi Ikhsan Apresiasi WTP ke-12 Pemprov Kaltim, Tekankan Tindak Lanjut Temuan BPK

0 View Redaktur

Ia menerangkan bahwa selama ini perbaikan hanya dilakukan di titik-titik tertentu sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pedalaman.

“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” ungkap Ekti saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (26/5/2025).

Ia mendorong pemerintah pusat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), untuk mengubah strategi menjadi sistem kontrak multiyears. Menurutnya, dengan menggunakan sistem multiyears proyek bisa direncanakan secara bertahap namun berkelanjutan, tidak bergantung pada anggaran tahunan yang seringkali terbatas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPRD Samarinda Desak Pemerintah Perketat Izin Senjata Api Pasca Penembakan di THM

0 View Redaktur

Ekti mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk penanganan ruas Barong Tongkok–Mentiwan, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan 2025 hingga 2027 mendatang.

Ia beranggapan jika jalan tersebut sangat vital karena menjadi satu-satunya jalur penghubung antardaerah di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang tidak memiliki akses jalan provinsi. Karena itu, jalan nasional menjadi satu-satunya andalan warga dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik.

“Kita tidak punya alternatif lain. Maka, kalau perbaikannya asal-asalan, masyarakat kami yang paling menderita,” tegasnya.

Selain jalur utama Barong Tongkok–Mentiwan, sejumlah ruas lain seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, hingga Muara Gusi–Simpang Kalteng juga diusulkan masuk dalam skema penanganan nasional.

Namun Politikus Gerindra ini meminta agar pemerintah dapat memfokuskan pada jalur penghubung utama di pedalaman. Sehingga dirinya berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan ini di tingkat provinsi dan mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian penuh terhadap kondisi infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal.

“Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan masyarakat pedalaman terus tertinggal hanya karena infrastruktur tak kunjung layak,” tutupnya. (W/ADV/SR).