
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi. (Foto: Ist) nusantarakini.id, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi, menyoroti keberadaan permukiman kumuh yang masih menghantui sejumlah wilayah di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Kota Tepian.

Ia menilai, kemajuan fisik kota tidak bisa hanya dilihat dari megahnya gedung-gedung baru atau jalan yang mulus.
“Pembangunan jangan hanya diukur dari megahnya gedung atau jalan baru,” ujar Maswedi.
Menurutnya, revitalisasi kawasan kumuh adalah hal mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Ia mendesak pemerintah kota untuk menjadikannya prioritas dalam penganggaran tahun 2026.

“Revitalisasi kawasan kumuh itu bukan opsi, tapi keharusan. Pemerintah harus berani menjadikannya prioritas anggaran di tahun 2026. Tanpa itu, pembangunan kita akan terus timpang,” tegasnya.
Maswedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi teknis dan perencana kota dalam menangani persoalan tata ruang, agar pembangunan lebih berkelanjutan dan manusiawi.
“Sinergi dua instansi ini sangat penting dalam membangun tata ruang kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menyebut, selain berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga, upaya tersebut juga menjadi bagian dari pemulihan fungsi lingkungan, khususnya daerah aliran sungai.
“Selain memperbaiki kualitas hidup mereka, langkah ini juga penting untuk memulihkan fungsi sungai sebagai ruang terbuka hijau dan bagian dari ekosistem kota,” pungkasnya. (W/ADV/Rangga)

Tidak ada komentar