Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah Menilai Pergub No. 49 Tahun 2020 Malah Jadi Kendala

nusantarakini.id, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Keuangan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Kaltim menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 menjadi kendala pembangunan.

Pergub tersebut mengatur tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan (bankeu), kepada Pemerintah Pusat dengan harapan dapat difasilitasi untuk menengahi permohonan beberapa ketentuan yang perlu dirubah.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Perseteruan PT WIN dan Warga Desa Kerayaan Belum Usai, Agiel Suwarno Kawal Penyelesaian

1 Redaktur

Anggota Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagus Susetyo mengungkapkan salah satu ketentuan yang turut disuarakan yaitu mengenai batas minimal bankeu sebesar Rp 2,5 miliar, hal ini kerap dikeluhkan bahkan sebelum dibahas oleh jajaran Pansus, akan tetapi tak pernah direspon oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Hanya salah satu ketentuan yang menjadi persoalan yaitu batasan minimal bankeu yang ditetapkan menjadi kendala dalam hal realisasi penyerapan aspirasi,” ungkap Bagus, Jum’at (17/3/2023).

Batas minimal bankeu tersebut menjadi kendala karena besarannya terlalu besar, bukan berarti tidak membutuhkan anggaran besar, karena batasan itulah sering ditemukan kurang sebanding dengan permintaan masyarakat yang hampir rata-rata tidak mencapai batas minimal anggaran tersebut.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Soal Pembangunan Gedung Guru, Lahan Seluas 13 Hektare Disiapkan Pemerintah

0 View Redaktur

“Kebanyakan permintaan masyarakat saat kami melaksanakan reses itu kan perbaikan infrastruktur dan lain-lain tapi tidak mencapai batas minimal itu, karena dibatasi dengan besaran minimal jadi realisasinya sedikit kesulitan,” kata Bagus.

Soal ketentuan batas minimal anggaran, singgung Bagus, itu juga bertolak belakang dengan aturan di atasnya, maka dari itu kunjungan ke Pemerintah Pusat dilakukan agar ada yang menengahi dan menyikapi perubahan dari aturan tersebut.

“Tapi sayangnya respon dari Pemerintah Pusat seolah tidak punya sikap tegas yang menunjukan respon untuk meminta kami membicarakan itu dengan Pemprov Kaltim,” tutup Bagus. (MF/Adv/DPRDKaltim)