
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman. (Foto: nusantarakini.id/SR) nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Antrean panjang kendaraan angkutan saat mengisi solar subsidi masih menjadi persoalan yang dikeluhkan para sopir di Kota Balikpapan. Selain menghabiskan waktu, kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas distribusi barang dan operasional kendaraan yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi.

Melihat kondisi itu, DPRD Kota Balikpapan terus mendorong berbagai langkah solusi agar persoalan antrean yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat segera teratasi. Salah satu upaya yang saat ini diperjuangkan adalah penambahan fasilitas SPBU di kawasan Kariangau yang dinilai memiliki peran strategis sebagai jalur utama kendaraan logistik dan angkutan barang.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan keberadaan SPBU tambahan di kawasan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan sekaligus mengurangi beban antrean yang selama ini terpusat di beberapa SPBU tertentu.
Menurutnya, peningkatan jumlah fasilitas pelayanan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menjawab tingginya kebutuhan solar subsidi di Kota Balikpapan.

“Yang sedang kami perjuangkan dalam waktu dekat adalah penambahan fasilitas pengisian BBM di kawasan Kariangau. Ini menjadi salah satu prioritas karena dapat membantu mengurai antrean kendaraan,” ujar Yono, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Kariangau merupakan salah satu wilayah dengan mobilitas kendaraan angkutan yang cukup tinggi. Setiap hari, berbagai kendaraan logistik dan distribusi barang melintasi kawasan tersebut sehingga kebutuhan terhadap BBM, khususnya solar subsidi, juga cukup besar.
Karena itu, kehadiran SPBU baru diyakini dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di lokasi pengisian yang selama ini menjadi titik antrean.
Selain mendorong penambahan SPBU, DPRD bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait juga terus melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang berjalan saat ini. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memastikan operasional SPBU tetap berlangsung selama 24 jam untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha transportasi.
“SPBU tetap buka 24 jam. Memang ada waktu istirahat pada jam-jam tertentu, tetapi secara keseluruhan pelayanan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan para sopir,” katanya.
Tidak hanya itu, Yono mengungkapkan bahwa kuota solar subsidi yang disalurkan ke sejumlah SPBU di Balikpapan juga telah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Penambahan kuota tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan yang terus meningkat, terutama dari sektor transportasi dan logistik.
Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mengurangi antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan para pengemudi kendaraan angkutan.
“Kuota solar sudah mengalami penambahan. Harapannya tentu agar antrean bisa berkurang dan kebutuhan para sopir dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, Yono menegaskan bahwa persoalan antrean solar tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasokan BBM. Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih komprehensif melalui peningkatan infrastruktur pelayanan serta sistem pengelolaan antrean yang lebih efektif dan terintegrasi.
Ia menilai penambahan fasilitas SPBU, peningkatan kapasitas distribusi, hingga penguatan sistem pelayanan harus berjalan secara bersamaan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kami ingin ada solusi jangka panjang. Penambahan SPBU, peningkatan kuota, serta pengaturan pelayanan yang baik harus berjalan bersama agar persoalan antrean ini bisa benar-benar teratasi,” tegasnya.
DPRD Kota Balikpapan, lanjut Yono, akan terus mengawal berbagai upaya perbaikan tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan, Pertamina, serta instansi terkait lainnya. Langkah itu dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha transportasi yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberhasilan mengatasi persoalan antrean BBM tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga akan berdampak positif terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang di Kota Balikpapan.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dan para pelaku usaha transportasi bisa mendapatkan BBM dengan mudah, cepat, dan sesuai kebutuhannya. Kami di DPRD akan terus mengawal agar solusi yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” tutup Yono.(W/ADV/SR)

Tidak ada komentar