nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Upaya Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat sistem pendataan penerima program perlindungan sosial mendapat dukungan dari DPRD Kota Balikpapan. Melalui program Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial yang mulai disosialisasikan kepada camat, lurah, hingga ketua RT, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat sehingga berbagai bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menilai langkah digitalisasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami tentu mengapresiasi program ini. Balikpapan menjadi salah satu kota yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi pendataan perlindungan sosial. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk memastikan data masyarakat tersusun dengan baik,” ujar Yono usai menghadiri Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Ia mengatakan, penataan data penerima manfaat menjadi salah satu tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kasus bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun data yang belum diperbarui secara berkala.
Karena itu, Yono menilai digitalisasi menjadi solusi yang dapat membantu pemerintah memperkuat sistem pendataan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Menurutnya, berbagai program sosial, termasuk bantuan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sangat membutuhkan basis data yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi masuk dalam kategori penerima bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodasi karena data yang kurang akurat. Karena itu pendataan harus terus diperbaiki,” katanya.
Yono juga menyoroti dinamika pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan yang terus meningkat seiring perkembangan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Tingginya mobilitas penduduk, baik yang datang maupun yang berpindah tempat tinggal, membuat proses pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah memantau perubahan data kependudukan sekaligus mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima berbagai program perlindungan sosial.
“Banyak penduduk baru yang datang ke Balikpapan sehingga diperlukan sistem pendataan yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui secara tepat siapa yang berhak menerima program perlindungan sosial,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Yono menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada keterlibatan seluruh elemen yang berada di tingkat bawah, terutama ketua RT yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Menurutnya, RT memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang paling memahami kondisi warga di lingkungannya masing-masing. Informasi yang disampaikan RT akan menjadi dasar penting dalam proses validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat.
“RT merupakan garda terdepan yang paling memahami kondisi warganya. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para RT dapat membantu melakukan pendataan dan penginputan data secara tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” tuturnya.
Yono berharap program digitalisasi perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah Kota Balikpapan dapat menghasilkan basis data yang lebih kuat, akurat, dan selalu diperbarui sesuai perkembangan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia optimistis, jika sistem pendataan berjalan baik, maka berbagai program bantuan sosial maupun perlindungan masyarakat akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi warga yang membutuhkan.
“Dengan data yang semakin baik, pemerintah akan lebih mudah mengetahui kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Balikpapan,” tutup Yono. (W/ADV/SR)
