Kaltim Terbelah: Reza Soroti Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah yang Kian Tajam

nusantarakini.id, SAMARINDA – Pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan besar. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahkmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa dominasi ekonomi di lima wilayah utama telah menciptakan jurang ketimpangan yang semakin dalam antarwilayah.

“Selama ini, hampir 80 persen kegiatan ekonomi hanya berputar di Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Berau. Wilayah lain seperti Mahulu nyaris tak tersentuh,” ungkap Reza saat ditemui usai rapat lanjutan pembahasan RPJMD 2025–2029, Rabu (11/6/2025).

Baca Juga

1 tahun  lalu

RSUD AWS Pastikan Nol Pasien Covid-19, DPRD Kaltim Apresiasi Penanganan Cepat

0 Redaktur

Menurut Reza, situasi ini bukan hanya menyangkut ketimpangan angka, tapi menyentuh keadilan sosial. Ia menegaskan, pembangunan yang berat sebelah justru akan menghambat daya saing Kaltim secara keseluruhan.

“Wilayah seperti Mahulu punya potensi besar, tapi tanpa infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang memadai, potensinya akan tetap terkunci,” jelas politisi Gerindra itu.

Reza juga mengkritisi lambannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinilai belum berdampak nyata di lapangan. Ia menilai reformasi masih terlalu bersifat administratif dan belum menyentuh cara kerja yang efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPRD Kukar Soroti Ketidakhadiran Bupati dalam Pembahasan Raperda Tujuh Desa Baru

0 Redaktur

“Indeks reformasi birokrasi kita stagnan, bahkan menurun di beberapa sektor. Ini bukan soal skor semata, tapi menyangkut pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah pemerintahan,” tambahnya.

Isu ketimpangan wilayah ini sebelumnya juga sempat ia sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap nota pengantar Raperda RPJMD.

Sebagai bagian dari upaya korektif, DPRD saat ini tengah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah lebih dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Reza berharap pembahasan ini menghasilkan peta jalan yang lebih adil dan menjangkau seluruh wilayah, bukan hanya mengulang konsentrasi pembangunan di pusat pertumbuhan lama.

“RPJMD harus jadi alat untuk menutup kesenjangan, bukan mempertegasnya. Kalau kita serius bicara IKN dan masa depan Kaltim, maka keadilan pembangunan harus jadi prioritas,” pungkasnya. (W/ADV/SR).