Ketua DPRD Kukar Minta Pengawasan Ketat Pertambangan, Fokus pada Kelestarian Lingkungan
waratpedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Kukar.
Pernyataan ini disampaikannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang terus terjadi akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut dia, perusahaan tambang wajib menjalankan prinsip Good Mining Practice atau praktik pertambangan yang baik dan beretika, agar dampak terhadap ekosistem dan lingkungan hidup dapat diminimalkan.
“Kerusakan lingkungan akibat pertambangan harus menjadi perhatian serius. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memastikan praktik pertambangan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Yani menegaskan, regulasi tentang pertambangan sudah jelas. Pasalnya, setiap perusahaan wajib menyusun dan menjalankan rencana reklamasi serta pasca tambang untuk memulihkan kondisi lingkungan di area bekas galian.
Ia mengaku, khawatir jika aktivitas tambang dilakukan di luar rencana atau tanpa pengawasan memadai.
“Kalau penambangan itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah disetujui, dampaknya bisa sangat parah. Kita bicara soal kerusakan tanah, pencemaran air, dan bahkan mengancam pemukiman warga sekitar,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kukar akan menggerakkan seluruh komisi untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kukar.
Menurut Yani, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif di atas kertas, tapi harus menyentuh langsung ke titik-titik lokasi tambang.
“Kami akan aktifkan semua komisi DPRD untuk terjun langsung ke lapangan. Tidak ada lagi pengawasan yang setengah-setengah. Ini menyangkut masa depan lingkungan kita,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi teknis seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil dan media, dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan responsif.
Politikus PDI Perjuangan ini menutup pernyataannya dengan mengingatkan para pelaku usaha tambang untuk tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Silakan menambang, tapi jalankan kewajiban dengan benar. Jangan hanya ambil keuntungan tapi meninggalkan kerusakan untuk generasi berikutnya,” tutupnya. (W/ADV/JS)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar