nusantarakini.id, SAMARINDA – Di balik lambannya perbaikan jalan, minimnya fasilitas publik, dan pembangunan yang tersendat di Kalimantan Timur, ada satu masalah klasik yang jarang dibicarakan dengan serius: ketidakpatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Fenomena ini kembali menjadi sorotan setelah anggota DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa rendahnya kesadaran pajak bukan sekadar isu teknis, melainkan soal sikap dan kepercayaan publik.
“Kalau masyarakat abai membayar pajak, jangan heran jika pembangunan jalan dan fasilitas umum tak kunjung maksimal,” ujar Subandi, politisi dari PKS, Selasa (10/6/2025).
Bagi Subandi, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap kemajuan daerah. Sayangnya, ia melihat masih banyak warga yang menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai bentuk partisipasi.
Masalah ini bukan hanya soal penegakan hukum. Subandi menyebut dua akar persoalan utama: kurangnya edukasi yang efektif dan krisis kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik.
“Selama masyarakat tak yakin pajaknya digunakan dengan benar, mereka akan tetap ragu untuk patuh,” katanya. Ia menekankan bahwa kepatuhan tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Kepercayaan, menurutnya, adalah kunci.
Subandi pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menciptakan kampanye pajak yang lebih komunikatif, menyentuh langsung kebutuhan dan logika publik. Edukasi soal manfaat pajak, lanjutnya, harus dikemas dengan pendekatan kreatif dan realistis.
Ia mencontohkan bahwa penjelasan sederhana, seperti satu mobil pajak artinya satu titik penerangan jalan atau satu kilometer jalan mulus, akan lebih mudah diterima ketimbang ceramah formal.
“Pajak itu bukan uang hilang. Ia kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan. Hanya saja, pemerintah harus transparan dan akuntabel, agar masyarakat melihat langsung manfaatnya,” tegasnya. (W/ADV/SR).
