nusantarakini.id, SAMARINDA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap dua program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu GratisPol dan JosPol, yang menjadi bagian dari visi pembangunan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk lima tahun ke depan.
Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat yang dipimpin Ekti Imanuel itu turut dihadiri 40 anggota DPRD Kaltim serta Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Dari pihak eksekutif hadir Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyanto.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, GratisPol merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Program ini memuat tujuh layanan utama yang menyentuh langsung aspek kesejahteraan warga.
“Mulai dari pendidikan gratis hingga S3, layanan kesehatan gratis dan berkualitas, program bebas stunting, internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, biaya administrasi rumah gratis, hingga perjalanan religi untuk petugas rumah ibadah,” urai Syarifatul.
Ia menyebut, skema ini dirancang untuk mengalihkan alokasi anggaran agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh 4,045 juta jiwa penduduk Kaltim yang tersebar di wilayah seluas 15,3 juta hektare.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya berhenti pada seremoni atau slogan. Pemerintah Provinsi diminta memastikan empat aspek utama berjalan selaras: regulasi yang kuat, sosialisasi yang menyeluruh, implementasi yang tepat sasaran, serta pemerataan manfaat di seluruh kabupaten/kota.
“Program sebesar ini harus punya pijakan hukum yang jelas, disosialisasikan dengan baik, dilaksanakan tanpa diskriminasi, dan benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong agar Pemprov Kaltim menggandeng seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil, untuk mengawal pelaksanaan program unggulan tersebut. (W/ADV/SR).
