nusantarakini.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, memberikan penegasan tegas terkait persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang kerap muncul dalam laporan keuangan daerah.
Ia menyebut bahwa keberadaan SILPA mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Adanya SILPA itu artinya bahwa ada sesuatu yang memang harus dibenahi. Karena penganggaran itu tidak boleh sampai menghasilkan SILPA,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap sama artinya dengan hilangnya kesempatan rakyat untuk mendapatkan manfaat pembangunan dan pelayanan publik yang optimal.
“Ketika dikatakan SILPA, berarti ada anggaran yang tidak terserap. Dan itu tidak boleh, karena jika tidak dilaksanakan, maka kesempatan rakyat untuk sejahtera jadi berkurang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang sengaja membuat SILPA sebagai bagian dari strategi anggaran yang tidak sehat.
“Ini tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada akal-akalan. Tidak boleh juga merencanakan SILPA sejak awal. Itu keliru besar,” ungkapnya.
Yani meminta semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memperbaiki perencanaan dan eksekusi program agar setiap rupiah dari APBD benar-benar terserap dan bermanfaat.
“Apalagi kalau jumlah SILPA-nya besar, entah karena gagal lelang, salah hitung, atau ketidaksiapan pelaksanaan, semuanya harus dikoreksi. Tahun lalu ada SILPA, maka tahun ini tidak boleh ada lagi,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa tugas DPRD adalah memastikan kerja pengawasan berjalan maksimal untuk mencegah munculnya SILPA kembali.
“SILPA itu tidak boleh diciptakan. Harus dikurangi, bahkan kalau bisa dinolkan. Dan kerja DPR harus maksimal dalam mengawasi itu,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
