nusantarakini.id, Samarinda – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim), Anwar Sanusi mengapresiasi peluncuran Desa Anti Korupsi Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Kaltim.
Peluncuran tersebut diharapkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menanamkan nilai-nilai integritas sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di hingga Desa.
“Desa Anti Korupsi adalah inisiatif yang sungguh luar biasa dan berharga ini adalah bukti nyata dari tekad kita untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ucap Anwar Sanusi saat menghadiri Launching Desa Anti Korupsi Tahun 2023, di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (28/11/2023).
Menurutnya, hal tersebut penting dalam membangun masyarakat yang lebih transparan berintegritas dan bebas dari korupsi.
Dengan adanya launching desa anti korupsi ini, diharapkan pencegahan korupsi akan menjadi lebih masif karena dimulai dari tingkat desa. Pemerintah Kaltim juga siap untuk mendukung kegiatan launching desa anti korupsi tersebut, agar praktek korupsi tersebut dapat diminimalisir.
Desa anti korupsi telah berjalan selama 3 tahun yang dimulai dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2023 terdapat 22 desa yang ada di indonesia telah menjadi desa percontohan desa anti korupsi.
Pada tahun 2023 ini, terdapat 27 desa yang ada di provinsi Jawa Tengah menjadi desa percontohan desa anti korupsi dalam skala provinsi.
Harus disadari bahwa pencegahan korupsi adalah tugas yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengawasi kinerja pemerintah di tingkat Desa. (W/Adv/I)
