nusantarakini.id, SAMARINDA – Tingginya angka anak putus sekolah di Kalimantan Timur kembali mencuat menjadi persoalan serius. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattolongi, menyebut bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaksiapan infrastruktur pendidikan menghadapi lonjakan jumlah penduduk.
Menurut Darlis, arus masuk pendatang ke Kaltim dalam beberapa tahun terakhir sangat tinggi, terutama karena daya tarik ekonomi yang kian kuat. Namun, gelombang urbanisasi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan layanan pendidikan yang memadai.
“Yang kita hadapi bukan semata soal banyaknya orang datang, tapi apakah sistem kita siap menampung mereka, terutama anak-anak usia sekolah,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Ia mengungkapkan, banyak keluarga migran datang dengan harapan memperbaiki ekonomi, namun pada praktiknya justru mengalami tekanan sosial baru. Dalam kondisi seperti itu, anak-anak menjadi kelompok paling rentan kehilangan akses pendidikan.
“Ketika ekonomi keluarga terpuruk, pendidikan anak kerap menjadi korban. Ini menandakan bahwa kapasitas layanan publik belum mengimbangi pertumbuhan penduduk,” tegasnya.
Darlis mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi membangun sekolah berdasarkan batas administratif semata. Menurutnya, pemetaan kebutuhan pendidikan harus berbasis data demografis yang dinamis, termasuk memperhatikan kantong-kantong permukiman baru akibat urbanisasi.
“Pola perencanaan harus berubah. Bangun sekolah di tempat yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya karena masuk wilayah tertentu,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendesak agar pemerintah segera merancang intervensi khusus bagi anak-anak yang telah telanjur terputus dari pendidikan. Langkah konkret seperti penyediaan unit sekolah baru, beasiswa, hingga pendidikan nonformal harus segera diperluas.
“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kalau tidak segera ditangani, kita akan kehilangan satu generasi hanya karena gagal menyiapkan ruang belajar yang layak,” tutupnya. (W/ADV/SR).
