nusantarakini.id, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyoroti pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun oleh pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan ini berdampak besar pada berbagai sektor pembangunan di daerah dan memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.
“Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ujarnya.
Subandi menjelaskan, pengurangan anggaran juga memengaruhi pelaksanaan sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Banyak program berpotensi mundur atau bahkan tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Semua pokir kena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan tertunda karena pemangkasan dilakukan merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak pengurangan TKD dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD harus menyesuaikan ulang program dan anggaran mereka, termasuk pembangunan di Kota Samarinda.
“Pengurangan terjadi di semua sektor dan OPD. Karena itu perlu penyesuaian agar kegiatan tetap bisa berjalan meskipun anggaran terbatas,” katanya.
Subandi berharap masyarakat memahami situasi yang dihadapi Pemprov Kaltim. Ia menegaskan pemotongan TKD merupakan keputusan pemerintah pusat, sehingga daerah harus menyusun kembali prioritas agar pelayanan publik tetap optimal.
“Pemprov dan DPRD kini bekerja keras menata ulang prioritas anggaran supaya layanan ke masyarakat tidak terganggu,” tukasnya. (W/ADV/SR)
