nusantarakini.id, SAMARINDA – Gagasan pendidikan gratis 12 tahun yang kembali menguat seiring dorongan implementasi nasional pascaputusan Mahkamah Agung, menuai catatan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya, potensi tergesernya peran sekolah swasta yang selama ini turut menopang sistem pendidikan nasional.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyebut bahwa pemenuhan hak pendidikan memang prinsip dasar negara, namun pelaksanaan kebijakan gratis tanpa desain matang bisa menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap keberlanjutan sekolah swasta.
“Kalau semua dibayar negara, lalu bagaimana sekolah-sekolah swasta? Apa mereka bisa tetap eksis? Padahal kontribusi mereka besar dalam menjangkau segmen yang belum tertampung sekolah negeri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Menurutnya, sekolah swasta tidak sekadar pelengkap, tetapi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang selama ini turut menjaga kualitas dan variasi pilihan pendidikan bagi masyarakat.
Fadly menegaskan bahwa kebijakan besar semacam ini harus disertai strategi pendanaan dan pembagian tanggung jawab yang adil antara pusat dan daerah. Tanpa itu, implementasinya dikhawatirkan justru memicu ketimpangan.
“Pendidikan gratis itu cita-cita luhur, tapi realisasinya perlu kesiapan finansial. Kalau daerah dibebani terlalu besar, bisa mengorbankan program lain yang juga prioritas,” katanya.
Ia mencontohkan program Gratis Pol yang telah berjalan di Kaltim sebagai langkah maju, namun tetap membutuhkan komitmen anggaran yang sangat besar. Apalagi jika konsep serupa diperluas secara nasional tanpa perhitungan menyeluruh.
Fadly mengingatkan bahwa pendidikan tak bisa semata dibahas dari aspek biaya, tetapi juga dari kualitas, pilihan, dan keberlanjutan. Ia berharap pemerintah pusat lebih dulu merancang skema perlindungan terhadap eksistensi sekolah swasta sebelum menggelontorkan kebijakan nasional.
“Kita harus pastikan, jangan sampai niat baik justru berdampak pada ketimpangan baru. Pendidikan gratis bisa diterapkan, tapi harus dirancang inklusif. Sekolah swasta jangan sampai jadi korban kebijakan,” tegasnya. (W/ADV/SR).
