nusantarakini.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti rendahnya antusiasme sejumlah kepala daerah dalam merespons program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan dari pemerintah pusat yang menyasar keluarga kurang mampu dan wilayah tertinggal.
Menurut Ekti, hingga pertengahan Juni 2025, baru Pemerintah Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan konkret untuk menjalankan program tersebut di Kalimantan Timur.
“Saat ini baru Samarinda yang siap. Padahal program ini terbuka untuk seluruh kabupaten/kota. Seharusnya kepala daerah bisa lebih cepat menanggapi, jangan menunggu dikomando,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa keberhasilan program pusat sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah yang memiliki peran strategis dalam proses administratif maupun koordinasi lintas sektor.
“Urusan administrasi itu kunci. Kalau kepala daerahnya tidak aktif menjemput bola, ya peluang bisa hilang. Padahal ini menyangkut pendidikan generasi muda kita,” tambahnya.
Ekti juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap mendukung penuh pelaksanaan program-program nasional yang membawa manfaat langsung bagi rakyat. Meski hanya berperan dalam fungsi pengawasan, DPRD berkomitmen untuk mendorong kolaborasi aktif antara pusat dan daerah.
“Kami dari DPRD mendukung penuh. Tapi inisiatif tetap harus datang dari eksekutif di daerah. Kami mengingatkan jangan sampai Kaltim ketinggalan karena kelambanan merespons,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan secara merata, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sarana dan ekonomi. (W/ADV/SR)
