nusantarakini.id , SAMARINDA – Di balik angka penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim), Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menemukan sinyal bahaya: kehidupan masyarakat miskin justru kian berat. Ketimpangan sosial makin mencolok, sementara efektivitas belanja daerah dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil warga.
Temuan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025) lalu.
Afif menyebut, meski persentase penduduk miskin menurun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024, namun kualitas hidup mereka memburuk. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,771 ke 0,799 dan indeks keparahan dari 0,140 menjadi 0,154.
“Artinya, warga miskin bukan hanya bertambah miskin, tapi makin sulit menjangkau kebutuhan dasar. Ini potret kegagalan distribusi keadilan ekonomi,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menyinggung belum maksimalnya tata kelola anggaran. Belanja daerah yang besar belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar.
Lebih lanjut, Afif mendorong pembenahan sistem pengawasan internal dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah. Ia mengingatkan kembali amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban secara akuntabel.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah maupun pemberdayaan ekonomi lokal.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta 39 anggota dewan lainnya. (W/ADV/SR)
