nusantarakini.id, Kutai Kartanegara – Program Gratis Pol Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji disambut baik oleh masyarakat, termasuk oleh Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah.
Ia menyebut program ini membawa angin segar bagi pelajar dan orang tua karena dapat mengurangi beban pengeluaran pendidikan secara signifikan.
Namun, dia menyoroti bahwa implementasi program tersebut di lapangan masih belum berjalan maksimal, khususnya di beberapa sekolah di wilayah Kukar.
Hamdiah menerima laporan dari masyarakat bahwa masih terjadi pungutan, termasuk untuk pembelian buku pelajaran, meskipun program pendidikan telah diumumkan gratis.
“Ini yang menjadi perhatian kita. Kalau memang program Gratis Pol ini sudah dicanangkan, maka masyarakat harus benar-benar merasakannya. Jangan hanya jadi slogan di atas kertas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Hamdiah berjanji akan mempertanyakan dan mengklarifikasi langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi Kaltim terkait batasan dan skema penerapan program ini.
Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten dan provinsi bersinergi dan membangun komunikasi yang solid hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Kita akan minta kejelasan, siapa yang berhak menerima manfaat dari program ini, dan apa saja yang memang tidak ditanggung. Setelah itu harus disampaikan secara transparan hingga ke masyarakat di desa-desa,” ujarnya.
Selain itu, Politikus Nasdem ini juga menegaskan pentingnya pemanfaatan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) secara tepat sasaran.
Ia mengingatkan sekolah agar tidak menyalahgunakan dana BOS, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Dana BOS itu ada aturannya, peruntukannya jelas. Jangan sampai dana itu digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh langsung kepentingan siswa. Jangan sampai dana BOS malah mengorbankan hak-hak anak didik,” imbuhnya. (W/ADV/JS)
