nusantarakini.id, PENAJAM – Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU) dihadapkan pada tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, termasuk hasil laut. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, nelayan kecil di daerah ini justru harus menghadapi berbagai batasan yang dinilai merugikan mereka.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, yang menyoroti kondisi nelayan kecil yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan perikanan, meskipun kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan di kawasan IKN.
Jamaluddin mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dianggap lebih banyak mendukung nelayan budidaya, sementara nelayan tradisional atau nelayan kecil masih harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan kebijakan yang kurang berpihak.
“Apalagi kita adalah kawasan penyangga IKN, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi nelayan kita sendiri malah dibatasi,” ujar Jamaluddin.
Menurutnya, meskipun ada dukungan bagi nelayan budidaya, yang juga penting, nelayan tradisional tak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa keberadaan nelayan tradisional di PPU merupakan aset besar yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pasokan kebutuhan pangan laut bagi wilayah IKN yang sedang berkembang.
“Yang mau dikembangkan hanya nelayan budidaya. Ya, itu bagus, tetapi nelayan kita masih terbatas,” imbuhnya.
Jamaluddin menilai bahwa kebijakan yang memprioritaskan nelayan budidaya tanpa dukungan seimbang untuk nelayan kecil menyebabkan ketimpangan dalam sektor perikanan di PPU.
Ia juga menyampaikan, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada kebijakan yang adil dan merata antara nelayan budidaya dan nelayan kecil.
Menurutnya, kebijakan yang memberikan ruang bagi nelayan kecil untuk berkembang akan meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di wilayah IKN serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. (W/Adv/I)
