nusantarakini.id, SAMARINDA – Meskipun angka pengangguran di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren penurunan, DPRD Kaltim menilai struktur penyerapan tenaga kerja daerah masih belum mencerminkan arah pembangunan yang berkelanjutan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai dominasi sektor tambang dalam serapan tenaga kerja justru menjadi penghambat utama bagi transformasi ekonomi yang selama ini digaungkan.
Menurutnya, ketergantungan Kaltim pada industri ekstraktif memperlihatkan lemahnya diversifikasi sektor ketenagakerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan fundamental dalam orientasi ekonomi daerah belum benar-benar berjalan.
“Kalau hampir seluruh tenaga kerja baru masih masuk ke tambang dan konstruksi, maka kita belum bicara transformasi. Kita hanya memperkuat status quo,” ujar Agusriansyah, Selasa (22/7/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim memang turun signifikan dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025. Namun, selama periode tersebut, lebih dari 46 ribu tenaga kerja justru terserap di sektor tambang, bukan di sektor baru yang lebih inovatif atau ramah lingkungan.
Agusriansyah mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi, terutama jika terjadi fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berorientasi pada sektor non-ekstraktif.
“Kita harus mulai berpikir ke arah ekonomi digital, industri kreatif, hingga pertanian berbasis teknologi. Anak-anak muda Kaltim punya potensi besar, tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah memberi arah yang tepat,” ungkap politisi dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini.
Ia juga menekankan pentingnya reformulasi program pelatihan kerja agar benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar. Selama ini, menurutnya, banyak pelatihan hanya sebatas formalitas karena tidak berdasar pada pemetaan minat dan bakat generasi muda.
“Pelatihan yang tidak berbasis riset itu hanya habiskan anggaran. Kita butuh data, butuh peta bakat, agar pelatihan menjadi jalan masuk ke dunia kerja yang relevan dan kompetitif,” tegasnya.
Masalah lain yang turut disorot adalah tidak sinkronnya antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Agusriansyah mendorong penyelarasan kurikulum vokasi dengan arah pembangunan daerah, agar lulusan benar-benar siap pakai dan tidak hanya mengandalkan ijazah.
“Sudah saatnya lembaga pendidikan duduk bersama dengan pelaku industri dan pemerintah. Kurikulum harus adaptif, bukan sekadar normatif,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan pembentukan roadmap ketenagakerjaan daerah yang disusun secara kolaboratif oleh pemerintah, DPRD, akademisi, dan sektor swasta. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa hanya menunggu investor datang. Daerah harus proaktif menciptakan ruang kerja yang tumbuh dari potensi lokal dan semangat anak mudanya. Inilah tugas besar kita bersama,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
