nusantarakini.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja lintas sektor pada Selasa (22/7/2025) yang menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi data terkait alat berat serta kendaraan operasional milik perusahaan tambang dan perkebunan di daerah.
Perbedaan signifikan antara data pemerintah daerah dengan data yang dilaporkan perusahaan menjadi sorotan utama, karena berdampak langsung terhadap potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa upaya pembenahan tata kelola harus dimulai dari sinkronisasi data. “Kalau data antara pemerintah dan perusahaan tidak sama, bagaimana kita bisa menyusun kebijakan yang adil? Ini soal kejujuran dan komitmen bersama,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kaltim akan menjadwalkan kunjungan lapangan yang melibatkan seluruh pihak terkait guna memastikan validitas informasi di lapangan.
Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong fiskal daerah yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi, disertai pelaporan terbuka dari perusahaan, menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola sumber daya yang berpihak pada masyarakat Kalimantan Timur. (W/ADV/SR).
