nusantarakini.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim meminta dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan jalan menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait kualitas pekerjaan kontraktor yang dianggap tidak merata dan rawan bermasalah.
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan bahwa persoalan kualitas infrastruktur tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kepatuhan kontraktor terhadap standar teknis sejak awal pelaksanaan.
Ia menegaskan, audit harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses pengadaan, penggunaan material, mekanisme pengawasan, hingga konsistensi kontraktor dalam menjalankan kontrak.
“Kita harus memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasinya. Kalau sejak awal tidak dikontrol, kerusakan cepat muncul,” ujarnya.
Komisi III juga mendesak Dinas PUPR untuk memperketat pengawasan di lapangan. Reza menilai keterlibatan pemerintah sejak awal sangat menentukan mutu pekerjaan infrastruktur.
“Pengawasan tidak boleh hanya di akhir. Dari tahap awal hingga selesai, PUPR harus hadir,” tegasnya.
Selain itu, DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan masalah proyek. Masukan publik dinilai penting untuk menjaga kualitas pembangunan.
“Laporan warga itu bentuk kepedulian. Kami siap mengawal agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Reza menekankan pentingnya profesionalisme dan bebas intervensi dalam setiap proyek. Transparansi dan kompetensi disebut sebagai kunci menghasilkan pekerjaan yang tahan lama dan aman bagi masyarakat.
Komisi III akan terus memonitor proyek strategis, termasuk pembangunan jalan penghubung di wilayah pesisir dan pedalaman.
“Intinya, infrastruktur yang dibiayai APBD harus kuat, aman, dan bisa digunakan dalam jangka panjang,” tutupnya. (W/ADV/SR)
