nusantarakini.id, SAMARINDA – Penanganan masalah sosial di Kota Samarinda dinilai masih belum optimal. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti kondisi ini dan menyebut bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama lambatnya penyelesaian berbagai persoalan sosial di daerah.
Menurut Novan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) Kota Samarinda memiliki cakupan tugas yang luas, namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang mobilitas dan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
“Masalah sosial tidak hanya soal anak jalanan atau pengemis, tapi juga menyangkut pemberdayaan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu,” ujar Novan, Kamis (10/7/2025).
Ia menyampaikan hal ini dalam agenda rapat pembahasan capaian kinerja Dinsospemmas tahun 2025 beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Novan menilai bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum mampu menutupi beban kerja yang semakin kompleks dan meningkat.
Kondisi ini, lanjutnya, juga berdampak pada minimnya fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Beberapa layanan seperti rumah singgah bagi anak terlantar maupun penderita gangguan jiwa (ODGJ) hingga kini masih sangat bergantung pada yayasan swasta.
“Inilah yang menjadi dasar mengapa anggaran Dinsospemmas perlu ditambah. Jangan sampai tanggung jawab besar hanya ditopang oleh sumber daya yang terbatas,” tegasnya.
Komisi IV DPRD berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian serius terhadap isu-isu sosial melalui penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025, agar upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial bisa berjalan lebih optimal dan merata. (W/ADV/SR)
