AdvertorialDPRD KALTIM

Krisis Air Bersih di Sangasanga, DPRD Kaltim Desak Pertamina dan DLH Bertindak Cepat

nusantarakini.id, SAMARINDA – Krisis air bersih melanda warga di sejumlah RT di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca semburan lumpur dan gas dari sumur migas milik Pertamina EP. Air PDAM dilaporkan berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat, memicu kepanikan warga dan memunculkan dugaan pencemaran lingkungan akibat kelalaian industri.

Insiden terjadi pada Kamis (19/6/2025), dari sumur LSE-1176 milik Pertamina EP yang dioperasikan oleh RIG PDSI. Semburan lumpur dan gas yang cukup kuat membuat warga resah, terutama karena berdampak langsung pada kualitas air bersih yang mereka gunakan sehari-hari.

“Kejadian seperti ini tidak bisa dianggap sepele. DLH dan Pertamina harus segera turun tangan. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Rabu (25/6/2025).

Samsun menyayangkan lambatnya penanganan dari pihak-pihak terkait. Ia menyebut bahwa ini bukan kali pertama terjadi insiden lingkungan akibat aktivitas migas di Kalimantan Timur, namun pola penanganan yang reaktif dan tidak sistematis masih terus berulang.

“Kalau ini benar pencemaran, dan sumbernya dari kegiatan Pertamina, maka tanggung jawab itu tidak bisa ditunda. Harus ada penanganan darurat dan investigasi menyeluruh. Jangan menunggu tekanan publik baru bertindak,” katanya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga teknis lainnya dalam mengaudit dampak lingkungan secara cepat dan terbuka. Langkah investigasi, menurutnya, sangat krusial agar tidak terjadi pembiaran terhadap potensi pelanggaran lingkungan oleh perusahaan negara.

“Kita tidak ingin ada kesan tebang pilih. Siapa pun pelakunya, termasuk BUMN, harus tunduk pada aturan lingkungan. Kalau memang terbukti, maka Pertamina wajib bertanggung jawab penuh, termasuk pemulihan dan kompensasi kepada warga,” ucapnya.

Samsun juga mendesak agar sistem tanggap darurat pencemaran lingkungan di Kaltim diperkuat, mengingat provinsi ini menjadi salah satu pusat industri migas nasional. Ia khawatir jika pola respons lambat terus berlanjut, maka kerusakan yang ditimbulkan akan makin meluas.

“Kaltim ini pusat migas, tapi kita masih lemah dalam manajemen darurat lingkungan. Harusnya kejadian seperti ini langsung ada posko, suplai air bersih, dan pemeriksaan cepat terhadap air dan tanah. Jangan dibiarkan,” pungkasnya. (W/ADV/SR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *