AdvertorialDPRD KALTIM

Perkuat Kualitas RPJMD, DPRD Kaltim Gali Praktik Terbaik dari DPRD DKI Jakarta

nusantarakini.id, SAMARINDA – Dalam upaya memperkuat substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah, didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo serta anggota Damayanti dan Akhmed Reza Fachlevi. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim mempelajari pendekatan legislasi dan peran strategis DPRD DKI dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan selaras dengan agenda nasional.

“Kami ingin memastikan RPJMD Kaltim tidak hanya kuat secara dokumen, tapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan nasional,” ujar Syarifatul dalam keterangannya, usai pertemuan, Rabu (25/6/2025).

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi publik melalui platform Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang telah dimanfaatkan secara optimal oleh DPRD DKI Jakarta. Selain itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi publik menjadi contoh baik yang akan diadopsi oleh Pansus Kaltim.

“Transparansi dan keterlibatan warga dalam menyusun arah pembangunan lima tahunan sangat penting. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga bagian dari membangun kepercayaan publik,” tambah Sigit Wibowo.

Akhmed Reza Fachlevi menambahkan, kunjungan ini menjadi momen penting bagi DPRD Kaltim untuk memperkuat fungsi legislasi sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada daerah dan masyarakatnya.

“Kami membawa semangat kolaborasi ini ke dalam proses penyusunan RPJMD Kaltim agar dokumen yang disusun tidak elitis, melainkan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Dengan kunjungan ini, Pansus berharap penyusunan RPJMD Kaltim 2025–2029 dapat menghasilkan peta jalan pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di era transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). (W/ADV/SR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *