nusantarakini.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyuarakan keprihatinan sekaligus seruan lantang terhadap kondisi tenaga harian lepas (THL) dan guru swasta di daerah.
Dalam pandangannya, status ketenagakerjaan mereka kian terjepit oleh aturan formal yang tak kunjung berpihak secara nyata. Ia bahkan menyebutkan, jika dirinya menjadi kepala daerah, semua THL akan ia angkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa banyak syarat.
“Memang dilematis THL ini. Kalau saya jadi Bupati, saya akan angkat (menjadi ASN) itu semuanya,” tegas Thohiron.
Thohiron menyadari bahwa ada batasan aturan dari pemerintah pusat soal pengangkatan pegawai, termasuk keterkaitan dengan belanja pegawai dalam APBD. Namun menurutnya, dalam konteks kebutuhan nyata di lapangan, keberpihakan kepada rakyat harus ditempatkan di atas kertas aturan.
“Kalau ada aturan yang membatasi, tabrak saja. Loh, sekarang mau kita korbankan rakyat kita? Kalau kita mau jujur-jujuran, cari pekerjaan sekarang setengah mati,” katanya.
Menurutnya, THL tidak sekadar menjadi bagian dari struktur birokrasi teknis. Mereka adalah ujung tombak pelayanan di banyak sektor, dari administrasi desa hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pengalaman dan pengabdian bertahun-tahun, mereka mestinya mendapat jaminan masa depan.
Seruan yang sama ia sampaikan terhadap keberadaan guru swasta. Ia menilai hingga kini masih terjadi kesenjangan pengakuan dan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta, padahal tanggung jawab mereka terhadap pendidikan sama besar.
“Apalagi guru. Guru itu kalau enggak ada, bagaimana pendidikan di daerah kita? Sebenarnya sekarang pemerintah itu enggak memandang antara guru negeri dan guru swasta, harusnya,” ujar Thohiron. (W/ADV/S)
