nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) evaluasi capaian Kota Balikpapan yang berhasil masuk lima besar Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (9/7/2026).
Menurut Gasali, keberhasilan Balikpapan menembus lima besar PPD merupakan hasil dari pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga infrastruktur.
“Pastinya DPRD akan terus mendorong pemerintah kota agar menjalankan pembangunan secara teknis sesuai kebutuhan masyarakat. Infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses penilaian PPD tidak hanya melihat dokumen yang disampaikan pemerintah daerah, tetapi juga melakukan verifikasi langsung di lapangan. Tim penilai yang berasal dari unsur independen memastikan seluruh data yang dilaporkan benar-benar telah diimplementasikan.
“Penilai bukan hanya melihat data di atas kertas. Mereka datang langsung menemui para pemangku kepentingan untuk memastikan apakah program yang dilaporkan benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Gasali mengatakan, dalam proses evaluasi tersebut tim penilai juga menggali informasi dari berbagai pihak eksternal sebagai bentuk validasi terhadap capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan.
Meski tidak menyoroti satu proyek pembangunan secara spesifik, ia menyebut evaluasi lebih difokuskan pada pencapaian pembangunan secara menyeluruh, termasuk penataan kota dan keberlanjutan pembangunan.
“Yang dinilai lebih kepada gambaran besar pembangunan daerah, bagaimana penataan kota, keberlanjutan pembangunan, serta keserasian dengan pembinaan lingkungan,” katanya.
Ia menambahkan, aspek lingkungan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian PPD. Karena itu, berbagai persoalan seperti ruang terbuka hijau, pengelolaan kawasan, hingga upaya penanganan banjir juga menjadi perhatian dalam proses evaluasi.
“Soal lingkungan tentu menjadi bagian dari penilaian. Termasuk bagaimana pemerintah menangani persoalan banjir dan menjaga keseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan,” tutup Gasali. (W/ADV/SR)
