nusantarakini.id , SAMARINDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, HM Faisal, menegaskan bahwa program internet desa gratis yang dipasang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak dipungut biaya apa pun dari pemerintah desa. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers, Senin (2/3), di ruang rapat Kantor Diskominfo Kaltim.
Faisal menjelaskan, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa telah terpasang layanan internet gratis. Pada 2026 ini, Diskominfo melanjutkan pemasangan di 39 desa tambahan sehingga totalnya akan mencapai 841 desa.
“Pada Januari dan Februari, ada beberapa kepala desa yang melapor terkait oknum yang mengaku dari provider dan menagih biaya bulanan. Kami tegaskan, tidak ada tagihan untuk desa. Semua biaya ditanggung Pemprov Kaltim,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala desa agar tidak menanggapi pihak mana pun yang melakukan penagihan atas nama program internet gratis tersebut. Menurutnya, kontrak kerja sama dilakukan langsung antara Pemprov Kaltim dan penyedia layanan, sehingga desa tidak dibebani biaya apa pun.
“Jika ada penagihan, mohon segera laporkan kepada kami. Pemprov yang berkontrak langsung dengan provider,” tambah Faisal.
Dari total desa yang telah dan sedang dipasang jaringan internet, distribusinya meliputi Kutai Barat 167 desa, Paser 130 desa, Penajam Paser Utara seluruh desa telah terpasang, Kutai Kartanegara 188 dari 193 desa, Kutai Timur 136 dari 139 desa, serta Mahakam Ulu 50 desa. Secara keseluruhan, capaian pemasangan hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan sejumlah desa tersisa yang menjadi prioritas penyelesaian pada Semester I tahun ini.
Dalam implementasinya, Diskominfo menggunakan beberapa metode koneksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis desa. Sebanyak 439 desa menggunakan jaringan fiber optik sebagai akses tercepat dan paling stabil, 131 desa memanfaatkan jaringan seluler, dan 232 desa menggunakan jaringan satelit.
Untuk jaringan satelit, Pemprov bekerja sama dengan sejumlah penyedia layanan, termasuk Telkomsel dan penyedia lainnya, guna menjangkau desa-desa di wilayah blank spot dan daerah yang sulit diakses infrastruktur darat.
“Fiber optik memang paling cepat, tetapi untuk daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan darat, kami gunakan satelit. Ini solusi agar seluruh desa tetap bisa menikmati akses internet,” jelasnya.
Faisal mengakui masih terdapat sejumlah desa, khususnya di Kutai Barat dan wilayah pedalaman lainnya, yang menghadapi kendala utama berupa belum tersedianya aliran listrik.
“Beberapa desa yang masih berstatus merah, persoalannya bukan pada internet, melainkan listrik yang belum tersedia. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ungkapnya.
Saat ini, 39 desa tambahan tengah dalam proses administrasi melalui e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret.
“Insyaallah Semester I tahun ini seluruh target 841 desa sudah terpasang internet. Ini menjadi komitmen kami sekaligus amanah Gubernur agar seluruh desa di Kaltim terkoneksi,” tutup Faisal.
Program internet desa gratis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempercepat transformasi digital hingga ke pelosok Kalimantan Timur.
