nusantarakini.id, BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Puryadi, mendorong agar armada Bus City Trans (BCT) di Kota Balikpapan ke depan mulai beralih menggunakan bus listrik. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan bus listrik juga dianggap mampu menekan biaya operasional transportasi publik.
Hal itu disampaikan Puryadi usai wawancara di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (1/7/2026). Menurutnya, penggunaan bus listrik sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah dan hasilnya dinilai cukup efektif.
“Kedepannya kita berharap BCT di Balikpapan bisa menggunakan bus listrik. Kemarin saat kunjungan ke PT KRN kami sempat mencoba langsung bus listrik dan ternyata sangat nyaman digunakan,” kata Puryadi.
Ia menjelaskan, saat kunjungan tersebut rombongan DPRD Balikpapan menggunakan bus listrik jenis Hyundai yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengalaman itu membuat pihaknya optimistis penggunaan bus listrik layak diterapkan di Balikpapan.
Menurut Puryadi, selain nyaman bagi penumpang, bus listrik juga memiliki sejumlah keunggulan lain, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan pengurangan emisi karbon.
“Sekarang ini isu lingkungan menjadi perhatian utama. Kalau kita menggunakan bus listrik tentu lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon seperti kendaraan berbahan bakar minyak,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan transportasi umum berbasis listrik juga sejalan dengan upaya menjadikan Balikpapan sebagai kota yang lebih modern dan berwawasan lingkungan.
Tak hanya itu, Puryadi menilai sistem transportasi umum di Balikpapan juga perlu dikembangkan seperti layanan Trans Jogja yang dinilai sudah terintegrasi dan memudahkan masyarakat.
“Saya sempat mencoba Trans Jogja. Sistemnya bagus, sekali pembayaran bisa digunakan untuk perjalanan lanjutan tanpa harus membayar lagi. Konsep seperti itu menurut saya bisa menjadi contoh untuk pengembangan transportasi publik di Balikpapan,” jelasnya.
Terkait realisasi penggunaan bus listrik, ia mengakui penerapannya kemungkinan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah dan kesiapan jalur operasional.
“Memang tidak bisa langsung semuanya sekaligus. Mungkin tahap awal diterapkan di jalur yang datar terlebih dahulu sambil melihat efektivitasnya,” katanya.(W/ADV/SR)
