nusantarakini.id, Kutai Kartanegara – Muhammad Hidayat, anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Marangkayu, Anggana, dan Muara Badak, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat setempat yang terbuka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di tingkat desa dan kecamatan.
Kata dia, persoalan di wilayah tersebut, saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan birokrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Dalam beberapa kali pertemuan Musrembang, baik di desa maupun kecamatan, masyarakat memang memprioritaskan dua hal utama, seperti efisiensi tata kelola pemerintahan desa dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi prosedur birokrasi akan mempercepat realisasi program dan meminimalisir hambatan administratif.
Hidayat menjelaskan, persoalan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari pengelolaan keuangan hingga pelaporan kegiatan sering menjadi penghambat terwujudnya proyek publik.
“Birokrasi yang rumit menyebabkan penyerapan anggaran desa sering tertunda hingga akhir tahun, padahal pekerjaan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas publik lainnya sangat mendesak,” tuturnya.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa aspek infrastruktur menjadi sorotan karena berdampak langsung pada mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pasalnya, di wilayah Marangkayu, misalnya, banyak akses jalan penghubung antar-RT yang masih berbatu dan mudah rusak saat musim hujan. Serupa halnya di Anggana dan Muara Badak, kebutuhan peningkatan kualitas jalan desa, jembatan kecil, serta sistem irigasi sawah kerap masuk dalam daftar prioritas.
“Lewat Musrembang, kami berupaya memastikan usulan yang diajukan masyarakat benar-benar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Hidayat berencana mengadakan forum khusus bersama perangkat desa dan dinas teknis terkait untuk menyusun peta jalan reformasi birokrasi desa dan skala prioritas infrastruktur.
“Harapannya, Musrembang tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar menjadi instrumen perencanaan yang efektif dan transparan,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
