nusantarakini.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, kembali melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan jalan berlubang di sejumlah ruas strategis. Ia menilai persoalan klasik ini seharusnya bisa ditangani dengan langkah koordinatif antar instansi, tanpa harus menunggu keluhan warga viral atau disorot media.
“Mestinya, dalam hal ini Dinas PUPR bisa berkolaborasi dengan Dinas PUPR Provinsi,” kata Thohiron.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu anggaran besar untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan seperti lubang jalan. Sebaliknya, jika PUPR Kabupaten dan Provinsi bisa duduk bersama, solusi teknis bisa dikerjakan secara cepat dan tepat.
“Koordinasi untuk mencari cara penyelesaiannya, bagaimana menyelesaikan lubang-lubang yang sebenarnya enggak perlu biaya besar,” ujar Thohiron menambahkan.
Sayangnya, menurut dia, budaya birokrasi yang lambat dan minim inisiatif membuat masalah infrastruktur kecil sekalipun bisa berlarut-larut. Thohiron menyinggung bahwa sebagian pejabat baru bergerak jika mendapat tekanan, entah dari masyarakat atau media.
“Sebenarnya kan itu gampang saja, sebenarnya. Tetapi memang perlu diteriaki memang,” ungkapnya dengan nada jengkel.
Ia bahkan secara gamblang menyebut bahwa ada kecenderungan sebagian pejabat menutup mata terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur di lapangan.
“Pejabat kita ini kan memang kalau tidak diteriaki, kan memang pura-pura enggak tahu kan. Pentingnya kontrol media di situ sebenarnya,” tegasnya. (W/ADV/S)
