nusantarakini.id, PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya pelibatan DPRD dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
Ia menilai bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat membuat DPRD kesulitan menangani keluhan masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek besar tersebut.
Thohiron menegaskan bahwa meskipun proyek strategis nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah, termasuk DPRD, dilibatkan sejak awal untuk memastikan kelancaran implementasi dan keberpihakan terhadap masyarakat setempat.
“Masalah ini seharusnya adalah urusan pemerintah pusat, dan kami di tingkat daerah cukup sulit untuk terlibat langsung. Meski begitu, koordinasi dengan DPRD tetap ada,” kata Thohiron, menggambarkan posisi DPRD yang sering kali hanya menjadi pendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait proyek strategis nasional.
Menurutnya, situasi ini menyebabkan penanganan keluhan masyarakat menjadi tidak efektif, karena keputusan sepenuhnya berada di pemerintah pusat, sementara DPRD tidak memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Thohiron menyoroti bahwa keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan kebingungan, terutama ketika masyarakat terdampak membutuhkan solusi cepat atas masalah mereka.
“Namun, memang agak mengecewakan juga karena dalam pelaksanaan proyek strategis nasional ini, sering kali kami di daerah tidak diajak berdiskusi atau berkoordinasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa koordinasi yang memadai, pemerintah daerah sulit memahami rencana dan dampak jangka panjang dari proyek tersebut, sehingga menyulitkan mereka dalam menjelaskan situasi kepada masyarakat. (W/Adv/I)
