nusantarakini.id, BALIKPAPAN – Akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dinilai menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah. Di tengah tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan, keberlanjutan program BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan.
Dijumpai awak media ini, Selasa (2/6/2026). Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa program BPJS gratis yang selama ini membantu masyarakat harus tetap dipertahankan dan menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Midun itu mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh warga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, memperoleh jaminan kesehatan yang memadai tanpa terkendala persoalan biaya.
“Ini sudah menjadi amanat undang-undang. Kesehatan itu wajib menjadi prioritas, sehingga program BPJS harus benar-benar mengutamakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hamid.
Menurutnya, keberadaan program BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program tersebut, warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan ketika sakit tanpa harus khawatir terhadap biaya pengobatan yang cukup besar.
Karena itu, Komisi IV DPRD Balikpapan terus mendorong agar cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan, sehingga tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.
“Di Balikpapan sendiri ada program BPJS gratis untuk masyarakat tidak mampu.
Tentu ini harus terus dilanjutkan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Selain memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan, Hamid juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan. Menurutnya, akses terhadap BPJS harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas kesehatan yang memadai agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
Ia menilai pemerintah perlu terus melakukan penguatan terhadap sarana dan prasarana kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat kesehatan modern, serta penambahan tenaga medis yang kompeten.
Menurut Hamid, masih terdapat sejumlah kondisi di mana pasien harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas kesehatan tertentu. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap tanpa harus meninggalkan Balikpapan.
“Kadang masyarakat sudah sakit, tetapi masih harus dirujuk lagi ke luar daerah karena fasilitas belum memadai. Ini yang terus kami dorong agar pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit terus ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari tersedianya program BPJS, tetapi juga dari kecepatan, kemudahan, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat saat berobat.
Karena itu, DPRD melalui Komisi IV terus mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan, termasuk mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta.
Hamid berharap sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan penyelenggara BPJS dapat terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kesehatan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan.
“Harapan kami seluruh masyarakat Balikpapan bisa mendapatkan layanan kesehatan secara utuh dan menyeluruh melalui program BPJS ini,” tutup Hamid. (W/ADV/SR)
