nusantarakini.id, SAMARINDA – Meski mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang impresif sepanjang 2024, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa kemajuan tersebut belum sepenuhnya menyentuh keadilan sosial. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, dewan menyoroti besarnya ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperingatkan soal ancaman stagnasi kesejahteraan.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 6,17 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Namun angka itu justru menyimpan ironi: kesenjangan antarwilayah kian terbuka lebar. “Di satu sisi, ada daerah seperti Penajam Paser Utara yang tumbuh pesat hingga 30 persen. Tapi di sisi lain, Bontang justru minus, mengalami kontraksi ekonomi,” jelas Agus saat menyampaikan laporan di Paripurna DPRD, Senin (16/6/2025).
Pansus menilai, ketimpangan ini mengancam kohesi wilayah dan melemahkan daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukan skenario pembangunan yang lebih inklusif, tidak lagi berpaku pada indikator makro semata.
Dalam sektor kemiskinan, situasi tak kalah memprihatinkan. Meski angka kemiskinan turun dari 6,11 menjadi 5,78 persen, Pansus mencatat bahwa kualitas kehidupan warga miskin justru memburuk. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan meningkat, yang mengindikasikan semakin sulitnya masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar.
“Ini paradoks. Kemiskinan memang menurun secara angka, tapi jurang di antara warga miskin sendiri makin dalam. Ada ketimpangan dalam ketimpangan,” kata Agus.
Pansus juga mencatat bahwa enam kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Mahakam Ulu menjadi yang tertinggi dengan 10,75 persen, disusul Kutai Barat dan Kutai Timur. Ketimpangan sosial-ekonomi lebih terasa di wilayah perkotaan, tercermin dari nilai Indeks Gini yang lebih tinggi dibanding daerah kabupaten.
“Kalau tidak ada intervensi berbasis data dan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, kita hanya memoles angka, bukan memperbaiki realita,” tegasnya.
Sementara itu, pada aspek inflasi, meski Kaltim mencatatkan angka rendah (1,47 persen), disparitas tetap terjadi. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Berau, sementara Balikpapan menjadi yang terendah. Menurut Pansus, kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan sistem distribusi dan lemahnya infrastruktur antarwilayah.
Untuk itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi memperkuat konektivitas logistik, memperbesar produksi lokal bahan pokok, dan membangun sistem pemantauan harga yang adaptif.
“Jangan biarkan ekonomi tumbuh tapi masyarakat tertinggal. Kita butuh pembangunan yang menyatukan, bukan memisahkan,” tutup Agus. (W/ADV/SR).
