nusantarakini.id, SAMARINDA – Ketimpangan layanan kesehatan antara perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut kekurangan tenaga kesehatan (nakes) saat ini telah menyentuh angka 4.000 orang, kondisi yang menurutnya bisa berdampak langsung terhadap kualitas layanan dasar di lapangan.
“Kalau dibiarkan, fasilitas ada tapi tenaga medis tidak ada, masyarakat tetap tidak terlayani. Apalagi di daerah-daerah 3T dan pedesaan, dampaknya sudah terasa langsung,” ungkapnya, Rabu (23/7/2025).
Sebagai langkah jangka pendek, Andi Satya mendorong pemerintah memaksimalkan pemanfaatan teknologi melalui sistem layanan telemedicine. Ia menilai pendekatan ini relevan dengan kemajuan digital dan semakin meratanya infrastruktur jaringan internet di berbagai wilayah.
“Telemedicine bisa menjadi jembatan layanan kesehatan, terutama untuk daerah yang kekurangan dokter. Ini solusi yang murah, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Ia menyoroti ironi yang terjadi di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara banyak daerah di Kaltim masih belum menikmati layanan kesehatan memadai.
“Pembangunan jangan hanya dilihat dari gedung dan jalan. Tapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dasar, terutama kesehatan,” tegas politisi muda Partai Golkar tersebut.
Selain solusi digital, Andi juga menawarkan strategi jangka menengah melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, baik lokal maupun nasional, untuk percepatan distribusi tenaga kesehatan. Ia mengusulkan agar mahasiswa kedokteran, kebidanan, dan keperawatan dapat dikirim secara sistematis ke wilayah yang membutuhkan, dalam bentuk program magang atau pengabdian profesi.
Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya pencetakan SDM lokal melalui skema beasiswa ikatan dinas yang mengharuskan penerima kembali mengabdi ke daerah asal.
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan kiriman dari luar. Harus mulai cetak tenaga medis sendiri, anak-anak daerah yang memang mau kembali dan bertugas di kampung halamannya,” jelasnya.
Andi Satya berharap pemerintah daerah mulai menyusun peta jalan ketahanan layanan kesehatan berbasis keadilan wilayah. “Kesehatan bukan hanya hak warga kota. Daerah terpencil juga berhak sehat, dan itu hanya mungkin jika kita siapkan sistem dan orangnya dari sekarang,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
