nusantarakini.id, PENAJAM – Pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi ketidakjelasan dalam hal penarikan pajak. Hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pungutan pajak terhadap pengusaha walet.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Thohiron, menyatakan bahwa situasi ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya menarik distribusi pajak dari bisnis walet.
“Susah memang kalau walet itu mau ditarik pajak,” ujar Thohiron.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penarikan pajak ini adalah ketidakpastian terkait jumlah produksi sarang walet yang dihasilkan oleh pengusaha.
“Yang jelas ada dilematis, kita ini kan tidak tahu ya berapa kilo yang dihasilkan dari sarang walet itu, karena kita enggak tahu kejelasan pastinya itu membuat kendala tersendiri bagi penarik distribusi pajak walet,” lanjutnya.
Menurut Thohiron, ketidakjelasan dalam mengetahui jumlah produksi sarang walet membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menentukan besaran retribusi yang harus ditarik.
“Misalnya begini, kita itu tidak tahu walet itu berapa sih hasil produksinya, kalau kita tidak tahu hasil produksinya bagaimana kita bisa menarik retribusinya,” jelasnya.
Pernyataan ini menggambarkan betapa kompleksnya situasi yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pajak terhadap pengusaha walet.
Situasi ini menjadi semakin rumit mengingat industri sarang burung walet merupakan salah satu sektor potensial yang dapat menyumbangkan pendapatan bagi daerah. Namun, tanpa adanya aturan khusus yang mengatur mekanisme penarikan pajak, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Thohiron juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengusaha walet dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Menurutnya, dialog terbuka antara kedua belah pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
“Kita perlu duduk bersama, mencari solusi yang terbaik agar potensi pendapatan dari sarang burung walet ini bisa dioptimalkan tanpa merugikan pengusaha,” ujarnya.
Selain itu, Thohiron mengusulkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan terperinci terkait penarikan pajak sarang burung walet. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pengusaha walet serta memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas penarikan pajak.
Dengan adanya aturan khusus yang jelas, diharapkan sektor sarang burung walet dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, Thohiron menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembahasan regulasi ini di tingkat DPRD PPU. (W/Adv/I)
