wartapedia.co,id, SAMARINDA – Penutupan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 dimanfaatkan Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan untuk menjalin dialog langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tenggarong. Berbeda dari titik reses sebelumnya, kali ini Firnadi menggelar forum interaktif bertajuk Business Sharing and Networking Session di Kedai Al Mahira, Jalan Patin, Selasa (8/7/2025).
Forum ini turut menghadirkan sejumlah pihak strategis seperti Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPPKUKM) Kaltim Warsito, Co-Founder Ruang Bisnis Hafizdzaki, Ketua Localista Kukar Adji Mustika, serta perwakilan Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Catur.
“Saya di Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi langsung sektor UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi sayangnya, aspirasi dari pelaku UMKM selama ini nyaris tidak masuk. Padahal dana ada, program juga ada,” tegas Firnadi.
Ia mengaku, undangan dari komunitas Localista Kukar menjadi momentum yang tepat untuk menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan riil para pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan partisipatif, Firnadi ingin mendengar langsung kebutuhan dasar UMKM yang sering tak tertangkap dalam forum formal.
Hasil diskusi menunjukkan tantangan utama UMKM masih berkisar pada aspek manajemen usaha, legalitas, akses permodalan, hingga pencatatan keuangan. Masalah-masalah ini, meski terkesan teknis, menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha skala mikro dan kecil.
“Ternyata hal-hal dasar seperti pembukuan dan legalitas usaha itu masih jadi kendala besar. Ini juga yang direspons oleh Dinas melalui program Jospol Kaltim Preneur, salah satunya lewat sertifikasi halal gratis bagi seribu pelaku UMKM,” jelas Firnadi.
Namun, ia menyayangkan rendahnya serapan program tersebut di Kutai Kartanegara. Hingga kini, baru sekitar 50 persen pelaku UMKM Kukar yang memanfaatkan fasilitas tersebut akibat kurangnya informasi.
“Ini PR kita bersama. Semoga reses kali ini juga berfungsi sebagai ruang sosialisasi. Tugas saya di DPRD bukan hanya menyerap aspirasi, tapi juga memastikan informasi program sampai ke tangan masyarakat,” tambahnya.
Melalui kolaborasi ini, Firnadi berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan lembaga keuangan bisa terus diperkuat. Ia juga membuka peluang untuk mendorong pembiayaan aspirasi UMKM melalui skema dana pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Kalau aspirasi UMKM disampaikan lengkap, kami bisa dorong lewat jalur aspirasi. Jadi bukan hanya infrastruktur yang dibantu, tapi juga penguatan ekonomi rakyat,” tutupnya. (W/ADV/SR).
