nusantarakini.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menerapkan pola baru dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara ini memilih pendekatan tematik di setiap titik kunjungannya, mulai dari komunitas peternak, guru ngaji, hingga pelaku UMKM.
“Setiap lokasi saya ambil tema khusus agar aspirasi yang masuk lebih fokus dan mendalam. Hari ini, misalnya, kami berdialog langsung dengan pelaku UMKM di Tenggarong,” ujar Firnadi, Selasa (8/7).
Dalam pertemuan dengan pelaku usaha kecil, Firnadi menerima beragam masukan seputar permodalan, pelatihan manajemen usaha, hingga kebutuhan promosi dan akses pasar. Sementara dari komunitas peternak dan nelayan di Kecamatan Kota Bangun, kebutuhan alat tangkap, bibit sapi dan ikan, serta ketersediaan pakan menjadi sorotan utama.
Meski fokus reses kali ini lebih spesifik, isu infrastruktur tetap menjadi aspirasi dominan dari berbagai kalangan. Firnadi menilai, persoalan jalan rusak dan keterbatasan akses masih menjadi hambatan utama dalam mendorong geliat ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur jalan adalah nadi ekonomi warga. Banyak yang masih bertanya soal perbaikan jalan yang rusak, atau pembukaan badan jalan baru. Ini PR besar yang butuh sinergi lintas kewenangan,” jelasnya.
Firnadi juga menjelaskan skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui bantuan keuangan, sebagai salah satu solusi jika jalan yang dikeluhkan merupakan kewenangan kabupaten.
“Kalau itu jalan kabupaten, maka pemda harus buat perencanaan dan ajukan permohonan ke provinsi. Nanti bisa kita bantu melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi,” tambah Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu.
Tak hanya menyerap aspirasi, Firnadi juga memanfaatkan momen reses untuk menyosialisasikan kamus usulan masyarakat, yakni daftar program dan bantuan yang dapat diakses masyarakat melalui APBD Provinsi.
“Kami mendorong warga untuk aktif mengajukan proposal. Semua sudah ada alurnya, tinggal penuhi syarat-syarat yang berlaku di masing-masing OPD,” tutupnya.
Dengan pola reses yang lebih tematik, Firnadi berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. (W/ADV/SR).
